FPDIP Minta Pemerintah Beri Kepastian UN 2011

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI minta pemerintah bisa memberi kepastian apakah pada 2011 masih akan menyelenggarakan ujian nasional (UN) atau tidak.

"Kepastiannya tersebut harus diberikan sejak saat ini, supaya pihak sekolah maupun siswa bisa memiliki persiapan panjang dan tidak panik," kata anggota Komisi X DPR RI Tubagus Dedi Gumelar dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, pelaksanaan UN pada 2010 yang baru selesai untuk tingkat SMA/SMK/MA serta SMP/MTs hingga tiga bulan menjelang pelaksanaan masih belum ada kepastian, sehingga persiapannya menjadi tergesa-gesa.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap UN, minta pemerintah tidak menjadikan UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan yang bisa memberikan dampak negatif terhadap peserta UN di desa-desa terpencil.

Menurut dia, dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional ada delapan kriteria penentu kelulusan siswa, seperti sarana dan prasarana belajar, proses belajar-mengajar, kompetensi guru, dan sebagainya.

"UN hanyalah salah satu dari delapan kriteria tersebut yakni ujian akhir," ujar Dedi menegaskan.

Ia mengemukakan, jika pemerintah masih akan melaksanakan UN pada 2011 Fraksi PDI Perjuangan minta UN tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan, tapi juga mempertimbangkan faktor lainnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPR, katanya, banyak menerima laporan dan pengaduan dari sejumlah daerah yang mengeluhkan pelaksanaan UN dan meminta agar Fraksi PDI Perjuangan memusyawarahkan dengan pemerintah.

Menurut Dedi, Kelompok Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan kepada pimpinan Komisi X DPR RI untuk segera mengundang Menteri Pendidikan Nasional, guna memberikan penjelasan langkah yang dilakukan pemerintah setelah dibatalkannya UU BHP, termasuk minta penjelasan soal pelaksanaan UN.