Kamis, 22 Maret 2012
Program UN jujur jangan hanya semboyan
“
Semoga bukan sekadar untuk hiasan bibir atau untuk meningkatkan popularitas,” kata Pengamat Pendidikan hari ini.
Dia menilai, program UN yang jujur adalah rencana yang sangat luar biasa, apalagi tahun 2011 lalu perolehan nilai di Sumatera Utara dan Medan khususnya. sudah menempati peringkat nomor 2 se Indonesia sesudah Bali. Untuk Medan, jumlah peserta SMP dan MTs yang ikut UN 41. 846 orang, tidak lulus 101 orang atau 0,24 persen, tercatat jumlah peserta UN SMP 37.308 tidak lulus 89 orang atau 0,24 persen. Pelajar MTs yang ikut UN 4.383, yang tidak lulus 10 orang atau 0,23 persen. SMP Terbuka peserta 155 orang, tidak lulus 2 orang atau 1,29 persen.
Sedangkan untuk SMA dan MA dari 24.440 peserta SMA dan MA, tidak lulus sebanyak 66 orang atau 0,27 persen. Khusus SMA peserta 22.579 orang, tidak lulus 56 atau sama dengan 0,25 persen. Sedangkan SMK dari 14.886 peserta, tidak lulus 43 orang sama dengan 0,29 persen.
Menurut dia, apalagi diberlakukan UN yang jujur, pasti nilainya akan mengalami peningkatan tapi bisa juga sebaliknya, nilainilai itu bisa merosot. “Saya kurang optimis terhadap rencana ini, apalagi UN masih diselenggarakan oleh birokrat di dinas pendidikan , karena ini menyangkut nama baik dan kredibilitas lembaga pendidikan dan pejabat berwenang bidang pendidikan,” sebut Nurdin.
Dia menambahkan, agar pelaksanaan UN benarbenar jujur, sebaiknya pelaksanaannya diserahkan kepada pihak independen, mulai dari persiapan perumusan soal, pembuatan naskah soal, penggandaan sampai pengawasan dan pemeriksaan LJK. “Tidak perlu menunggu sampai berharihari untuk mengetahui lulus atau tidaknya siswa dalam ujian nasional tersebut. Try out yang diselenggarakan oleh lembaga bimbingan belajar selama ini sudah dapat dijadikan contoh untuk melakukan UN yang jujur. Jika LJK UN langsung diperiksa setelah ujian selesai dengan mesin pemeriksa LJK, maka hasilnya sudah dapat dilihat dan sudah dapat ditentukan tingkat kelulusannya,” ujarnya.
Nurdin pesimis hasil UN itu jujur, sebab semua punya kepentingan dalam penyelenggaraannya, mulai dari orangtua, sekolah/yayasan, pemerintah daerah/dinas pendidikan, bupati, sampai tingkat pusat. Jika wali kota memang benar bertekat untuk menjadikan Medan sebagai salah satu kota pencanangan UN jujur, maka program dan perencanaannya harus jelas, perangkat pendukung terutama SDM nya harus segera ditentukan, karena UN tidak lama lagi akan berlangsung, banyak hal yang harus dibenahi.
Disebutkannya, selama inipun masih dipertanyakan, apakah pelaksanaan UN bukan proyek nasional dan daerah hanya sebagai pelaksana saja, sebab segala sesuatunya tetap mengacu ke pusat termasuk pemeriksaan dengan pemindaian.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar