Politik Malaysia: Anwar Ibrahim, Badawi & UMNO


Anwar Ibrahim, Penasehat Partai Keadilan Rakyat (PKR), mengatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dan UMNO (United Malays National Organisation) tidak lama lagi akan menjadi oposisi, karena kubu oposisi saat ini akan membentuk kerajaan Malaysia baru dalam waktu dekat ini. Kini, perubahan politik Malaysia sedang bergerak cepat menuju suatu perubahan baru.
Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam peta perpolitikan Malaysia, pada tanggal 14 April juga merupakan sebuah tanggal yang bersejarah dan merupakan hari yang membahagiakan bagi mantan deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Pada tanggal itulah beliau bisa menikmati kembali sepenuhnya hak politiknya yang dibatasi pemerintah berkuasa sejak dia dituduh terlibat korupsi dan tindakan sodomi.
Pihak oposisi Barisan Rakyat  (BR) yang kini menguasai 82 kursi di parlemen (DPR) hanya perlu 30 kursi parlemen tambahan, maka oposisi sudah bisa membentuk pemerintahan dan PM Malaysia baru. Sedangkan BN Sabah dan Sarawak menyumbang 52 kursi parlemen kepada BN Malaysia. Jika ada 30 anggota parlemen pindah ke oposisi maka oposisi yang dipimpin oleh PKR dapat mendirikan pemerintahan baru karena melebihi 50% suara di parlemen.
Sehubungan dengan hal ini, Anwar pun berjanji bahwa oposisi akan menciptakan pemerintahan baru yang bersih, jujur, dan bebas dari korupsi. Ia juga berjanji akan melindungi kepentingan etnis Melayu, tapi juga memajukan etnis Cina, India, Kandazan, Iban (suku Dayak) karena semua adalah rakyat Malaysia.
Perlu diingat, Anwar dilarang berpolitik sejak 14 April 1999. Sebelumnya, Anwar dipecat secara tidak terhormat pada tanggal 2 September 1998 karena tuduhan melakukan tindakan sodomi yang ditujukan kepadanya. Tuduhan tersebut merupakan akibat perselisihannya dengan mantan PM Malaysia, Mahathir Mohammad karena ketika itu Anwar mengkritik konsep pembangunan Malaysia dan adanya kasus dugaan korupsi di dalam pemerintahan Mahathir.
Penahanan dan proses pengadilan yang dialami Anwar mendapat sorotan dari berbagai kalangan aktivis HAM dan demokrasi baik di dalam maupun luar negeri. Pada tanggal 2 September 2004, beliau dibebaskan oleh PM Badawi yang menggantikan Mahathir. Namun demikian, meski sudah menghirup udara bebas, Anwar tetap dilarang berpolitik dan tidak boleh menjadi anggota parlemen atau pejabat pemerintahan.
Untuk menyalurkan ambisi politiknya, Anwar bergabung dengan Partai Keadilan yang dipimpin oleh istrinya, Wan Azizah Wan Ismail dan juga aktif dalam menggalang kekuatan kelompok oposisi Malaysia yang kemudian menghentikan dominasi UMNO dalam pemilu bulan lalu.

Sumber:
http://www.antara.co.id/
http://www.wikipedia.org/